Tingginya laju urbanisasi, menjadi salah satu penyebab utama Jakarta rentan banjir. Selain perubahan iklim dan penurunan muka tanah.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, saat pertumbuhan penduduk melonjak maka tingkat kebutuhan warga juga akan meningkat. Misalnya terkait pemukiman dan kebutuhan akan air bersih. Penyedotan terhadap air tanah terjadi. Sehingga penurunan muka tanah di beberapa bagian wilayah ibukota tidak terhindarkan.
Di satu sisi kenaikan permukaan laut setengah meter dan penurunan tanah yang terus menerus membuat 40 persen bagian dari Jakarta yang berada dibawah permukaan laut bisa terendam secara permanen.
“Jelas faktor ini menjadi salah satu penyebab banjir Jakarta jika tidak tertangani dengan benar,” ujar Fauzi dalam sambutannya di acara pembukaan Asia Water Sumiit di Jakarta Internasional (JI) Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (17/11). Seperti diketahui sesuai dengan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, saat ini sebanyak 9,6 juta penduduk memadati Jakarta.
Kondisi ini diperparah dengan perubahan iklim yang berdampak pada peningkatan permukaan hingga lima sampai delapan centimeter. Intrusi air laut ini tak berdampak pada kerusakan lahan rawa pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil yang ada. “Saat turun hujan wilayah wilayah yang dibawah permukaan laut terendam menjadi kolom kecil dan menyebabkan banjir yang lama,” ujar Fauzi Bowo yang akrab disapa Foke ini.
Walau demikian, dikatakan Fauzi bukan berarti upaya tidak dilakukan dalam mengantisipasi ancaman banjir. Salah satu upaya yakni dengan membangun sistem polder di seluruh wilayah yang mengalami banjir. Sistem ini memompa air keluar ke saluran yang lebih besar dan akhirnya menemukan jalan ke laut.
Tidak hanya itu, saat ini Pemprov DKI Jakarta juga berencanan membangun “pabrik air” di Jatiluhur, Jawa Barat dengan pipanisasi untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan mencegah pengambilan air tanah. Meski demikian pejabat yang akrab disapa Bang Kumis kembali mengingatkan bahwa penanganan bencana ini tidak akan maksimal tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat.
Mengingat penanggulangan banjir akan percuma jika hanya dilakukan di Jakarta yang merupakan hilir dari beberapa sungai yang mengalir melintas daerah. “Perlu kepanjangantangan pemerintah pusat untuk koordinasi antardaerah terhadap penanganan bencana ini,” pungkasnya.